PAPUA MERDEKA BUKAN SEKARANG KAPAN LAGI KITA MERDEKA KALO ADA MASI TANDINGAN TPN-PB OPM DAN WARNING KEPADA KOLONIAL INDONESIA NKRI

(TPNPB OPM Murni Etotoko Paniai/Gen Tadius M Yogi)

 TOTIO - TPN-PB OPM  Angkatan Darat KASAD adalah: salah satu, Bagian dari  militer , yang di komandokan', oleh Tn jendral   OTO  JEMI.M.Yogi  Alias TIUP meminta , untuk kembali bersatu dalam negeri dan luar negeri , karena persatuan ini menjadi tombak menuju kebebasan diri dari kolonialisme,inpralis dan kolonial Indonesia dari  Tanah Papua.

Namun  menentukan nasip sendiri dari ,penjajahan kolonial Indonesia bahwa jemi adalah murni dan bertindak sesuai Hukum umaniter TPN-PB yang ditinggalkan dan dikomando kan, sesuai hukum sejarah perjuangan dari jejak kaki  Gen- Tadius Yogi yang perna berjuang demi Rakyat kebenaran dan bertindak tegas demi kehormatan.

 Oleh karena itu, kolonial Indonesia NKRI dan pemerintah Belanda  Inggris harus mengaku dan  kembalikan kedaulatan rakyat Papua yang perna merdeka pada tahun 1961 sebagai hari kemerdekaan dan 1971 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat sesuai UU Hukum yang Berlaku. 

By . Gen-RR vullmembers Alam paniai Alias (Alampa)

Teruskan....?

Penembakan Terhadap Satunya anggota TPN-OPM dan Salah Satunya Mahasiswa USWIM. Di Pasar Sentral Kali Bobo Nabire Papua.

 Pada Hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 19:30 

Nabire - TNI-POLRI (intel)berpakaian pereman menembak Ton Tabuni dan Kais Tabuni 

Ton Tabuni adalah satu anggota TPN-OPM Kodap III puncak. Dia ke Nabire hendak mencari Logistik ....

Jam 17:30 Ton Dan Kais dari Kali Bobo setelah bersama keluarga duduk cerita lalu keluar enta kemana tapi disampaikan keluarga itu dengan alasan keluar isi pulsa telfon menuju ke arah sriwini mengunakan Motor dalam perjalanan tepat di Pasar Sentral Kali Bobo sekitarJam  19:30 ada dua intel berpakaian berpakaian preman menggunakan kendaraan hilux  menembak Ton dan Kais. setelah menembak mati Ton dan Kais Di Lumpuhkan mereka membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire menggunakan Mobil Hilux dan menghubungi keluarga korban untuk mengambil jenasah korban.pada tanggal 30  maret jam 12:00 pihak keluarga mengambil jenasah korban setelah diserahkan oleh pihak kepolisian,jenasah korban dikuburkan pada jam 13:20 di sriwini.

Sementara, Kais tabuni masih ditangan pihak kepolisian di polres nabire kota dan kondisinya belum tentu pasti diketahui oleh pihak kelurga, tetapi pihak kelurga pesankan kepada pihak polisi agar segara bebaskan korban yg mengalami luka luka sebab dia berstatus mahasiswa.

Keluarga memutuskan untuk semayamkan jenasah korban lebih dahulu kemudian, akan bicarakan soal korban yg mengalam luka tembak untuk segera dibebaskan oleh pihak kepolisian nabire.

Sekian kilas info

"PATIENT IN CRITICISM"

 Responding To Something Mr: Easy Otto M Yogi.

 This is my stance: Mr: Otto jemi Yogi, the leader of the TPNPB Etotoko Eduda Paniai Papua.

 Dozens of years!

 Your criticism has been 1000 times.

 It's amazing my friend;

 Me: Hurt but still smile and laugh...

 Me: really disappointed but still patient....

 Me: my little heart is crying but still smiling... and fighting...

 It's simple my friend...

 stay away from you...

 Approach the people who approach you...

 Forget those who forget you and love those who love you.

 After not with us,....

 we love someone's goodness more than love him who doesn't care about us. Because only the kindness of his heart, will be able to wipe away tears again, even though they exist only in the form of memory.

 He Otto is a man who has been humiliated in the past, and right now I hope there is someone who can make them remember and smile, then whisper, I don't care about what I have humiliated in the past,...

 And I will always make you my future.. even though your criticism is 1000 times... Oto's memory is also every heartache, teaches me a lesson, every lesson makes me change in the struggle."

 For decades I have struggled with tough challenges, but no matter how tough I am, I am a man with a figure and, critical of my spirit for all Papuan natives, even I don't back down from your criticism. You are baper, your mindset is not too small! Don't throw stones without seeing your point of view. Your argument is full of egocentrism and emotionally venting lust.

 In this world, no matter how good a person is, there are still those who don't like or are not happy with us, so are the same, no matter how sincere the kindness we give, there are still those who will not appreciate us.

 We secretly work on what we think is good, they will comment on us with a million negative words, just because they are jealous. They don't know, so naturally they bring us down. But remember that everything is a fertilizer that they give to us, true TPNPB fighters, pure Etotoko Paniai.

 Maybe you!

 Now you don't understand then blame the TPNPB leader Etotoko Paniai but tomorrow after you understand you will come automatically. Friends, I have been the victim here for decades for the sake of the people of the Papuan nation.

 Closed:

 Not everything we do has to be announced.

 Not everything we do has to be told. Not all. Be like an iceberg in the ocean, you can see only the small tip, while below, in the sea, the giant part is tightly stored. Be like the deep ocean. Awesome silence. And he really doesn't need to explain how great he is."

     Greetings friends

 (The author is Abet Mote, a child of a burn note who lives in Dagouto village)

Redaksi:( Gen RR vullmembers Alampa)

 

SAYA, ANDA, DAN KITA SEMUA PERANG ATAU TIDAK DI WILAYAH MEEPAGO

Paniai Totio - Dengan rasa tidak hormat saya minta permisi untuk sampaikan dan memberikan keselamatan bagi rakyat dan anda sendiri di Wilayah Meepago.

Kita di Wilaya Meepago banyak orang yang meminta TPN-PB TOTIO atau Deyatei untuk perang dan ada pulah yg menyatakan bahwa kami TPNPB Deyaitei iniPro NKRI, TRWP dll.

Tetapi ada saatnya, setiap organisasi ada komando yang mengatur, dan tetap akan terjadi Revolusi Total di Tanah Papua kami minta diplomasi luar negeri dan dalam negeri Segera bersatu. karna itu kami Wilaya Meepago tetap konsistensi pada posisi netral dan tunggu persatuan Diplomat luar dan dalam Negri.

Dan kami tau bahwa Merebut Kemerdekan ini melalui Perjuangan, perlawanan/Perang dan disitulah akan terjadi banyak pengorbanaan Nyawa Manusia, harta, kekayaan dll. 

Kemudian yang suda terjadi Perang di beberapa Wilayah/Daerah antara lain :

# Dugama

# Intan Jaya

# Pegunuggan Bintang

# Sorong dan

# Yahukimo ini

Dan Wilaya perang ini suda kita menyaksikan, ini suda menjadi pelajaran buat kami  Masyarakat wilayah Meepago. dan kami tidak mau melihat Rakyat Wilaya Meepago seperti di Daera Konflik. lalu Pengungsian di tempat orang lain padahal tanah dan daerah wilaya mepago Milik kami. 

Kami Wilaya mepago meminta konsistensi dan solit untuk Organisasi Militer, OPM/TPNPB dan KNPB sebagai Sipil, Bahkan organisasi lain, diplomasi luar negeri dan dalam negeri harus bersatu supaya kita perang serentak terjadi di tritorial West papua atau Tanah Papua

Dalam sisi lain kalo penolakan Otonomi Kusus itu suda tolak maka kami Pasukan TPNPB Sorong-Merauke suda perang  Revolusi Total tetapi Otsuus masih dalam Tahapan pembahasan dan akan Jelas pada Tahun 2024 maka sementara kami harus diam karena kami tidak mau Merugikan Tenaga, Masyarakat, dan Alam Meepago.

Jika Dalam situasih atau masalah seperti ini kami perang terbuka antara : OPM/TPN-PB VS TNI/POLRI PBB tidak akan bisa interfresi Masalah perang terbuka di West Papua karena nomor surat PBB 2504 termakan dengan aturan PBB jika Otonomi Kusus masi berlanjut Jilid II.

Dan kami meminta sekarang ini harus bersatu organisasi Militer maupun organisasi Sipil semua harus kembali Menjadi Satu komando dalam Satu ikatan jangan ada Organisani gandugaan, tandingan, Ambisi, Ego, dll yang sedang terjadi di Wilayah Meepago dan pada umumnya di Tanah Papua

Terimakasi,

Salam revolusi Total dalam tahun yang dekat ini dan bertindak tegas demi kebenaran bagi rakyat Papua.

-----------------------------------------------------

Suara kebenaran 🙏🏻✊

Geng. DMY-RR ✊

Pernyataan Tegas Panggima TPNPB KODAP III Derakma Ndugama Setelah Serang Pos Marinir Di Keneyam Papua

(Dinyatakan sikap Gerilyawan TPNPB Panglima KODAP lll Bridgen Egianus Kogeya)

Paniai Totio - Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 27 Maret 2022

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah terima Pernyataan Resmi langsung dari Pimpinan TPNPB Kodap III Derakma-Ndugama yaitu oleh Panglima KODAP Bridgen Egianus Kogeya dan Pasukannya, dimana pernyataan ini dapat dikeluarkan setelah serang Pos Militer Indonesia (Marinir) di Keneyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada tanggal 26 Maret 2022. 

Silakan ikuti Pernyataan TPNPB KODAP III Derakma-Ndugama dibawah ini…!!!

Penyartaan Tegas Panglima Kodap III Ndugama Darakma Brijend Egianus Kogoya dah Pasukannya setelah  terjadi penembakan tanggal 26/03/2022 di Keneyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga-Papua. 

1. Saya siap bertanggungjawab atas penembakan di ujung bandara, belakang kantor perikanan ibu kota Kabupaten Nduga, Papua;

2. Saya tidak akan kompromi terhadap keluarga, baik itu  adik, kaka, mama, bapa yang membawa Program pembangunan oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di Kabupaten Ndugama dari danau Habema sampai pelabuhan Mamugu Batas Batu; 

3. Pemerintah Kolonial Republik Indonesia segera buka akses jurnalis internasional dan tim pencari fakta ke tanah papua;

4. TPNPB Kodap III Ndugama Derakma menolak upaya Pemerintah Kolonial Republik Indonesia untuk melaksanakan dialog damai tetapi kami minta harus ada pihak ketiga yaitu PBB;

5. Kami minta PBB mengutus intervensi Dewan Keaman PBB Di tanah Papua Karena Kejahatan Kemanusiaan oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia terhadap Orang Asli Papua semakin nyata.

Demikian Pernyataan TPNPB KODAP III Ndugama Derakma, dan terima kasih atas Perhatiannya.  

Ndugama 27/03/2022

Panglima Kodap III Ndugama Darakma

ttd

Brijend Egianus Kogeya

Demikian siaaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM per 27 Maret 2022, dan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM bertanggungjawab atas siaran Pers ini. 

Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom, dan terima kasih atas dukungan serta kerja sama yang baik. Tuhan lindungi dan jaga kita semua. Waa.

RONOLOGIS MASALAH UGIDA DISTRIK PASIR PUTIH EKADIDE DENGAN GADUAN TPNPB SOSIALIS

       foto kejadian korban di UGIDA

KEMBALI TERJADI PEMBUNUHAN PASIR PUTIH UGIDA,THETPN-PBNEWS.COM-- Kronologis tejadi bentrok antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM dan Tempelan Gadungan TPNPB Sosialis buatan KNPB Yang perna dibuat oleh Meki Yeimo KNPB KODAP 13 . Buatan NKRI, pada Biak 1-5 Mei 2012 Denga menjelaskan Atas kejadian Awal Hingga Pemberhentian permainan dalam sehari Antara Kedua Kelompok di Wilaya Mepago Paniai Totiyo. Per 14 Maret 2022 jam 09.15 waktu Papua Barat (WPB).

dengan alasan tersebut , Senin Tanggal 14 Maret 2022 pagi Hanselmus Muyapa Alias Gidiyaputu, keluar dari markas Besar (MABES) TPNPB-OPM , Dengan Senjata Laras Panjang Model Jengkel Panta Lipat. dengan tujuan untuk melindungi Aksi Damai Penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Di Mepago Paniai Papua barat.  

Hal tersebut itu Habis Aksi Ia kembali juga di kampung Agadide, menggunakan Motor darat, melintas Jalan Trans Enarotali ke komopa Bersama Saudaranya. 

Maka samapai Perbatasannya di distrik Topiyai dan Wege Mino,sebua pengendaraan Mobil beroda empat kecelakaan berhenti,dan tidak lama beberapa menit kemudian 3 orang dari arah enarotali Menuju Komopa, mereka-pun menggunakan motor darat, diantara tiga Orang Itu, satu Orang Asili Papua Dan yang dua orang Non papua, tiga orang tersebut Mereka Menggantung Tas Panjang dengan tujuan mereka untuk mengejar dari belakan . 

Hensel DKK Behrentikan Mereka distrik topiyai Kampung Momagei, tiga orang itu dan mengeluarkan Dengan Kata "Tidak Ada Yang Bergerak, namun Kelompoknya periksa semua isinya dalam sak dan langser. mereka menemukan Lektop 1 Junit dan selain Itu Pakaian, diantara Itu hansel dkk, menemukan beberapa kartu anggota TNI. (Pemalangan Itu Hansel Bermasud Pasti mereka bawa senjata, dalam tas panjang, tetapi hensel tidak berasil untuk mengambilnya). Habis semua pemeriksaan, hansel pulangkan mereka di pasir putih, melalui Mobil Hailux. Mobil Pulangkan duluan, Hansel Mengikut Mobil dari arah Belakang Tapi Jaraknya Tidak Jau dengan Hensel Pas Tiba di Pasir Putih, tiba-tiba sekelompok gaduan TPNPB gaduan yang memelang dan Berhentikan dan Hansel di jalan besar distrik Ekadide, Hansel Juga Angkat Bicara kenapa kalian tidak tahan mobil itu, dalamnya ada tentara, Habis kata itu kepada kelompok sosialis itu, mereka idak sekan dan tiba-tiba hansel dapat pukulan dari kelompok itu, dan Kata Hansel Kenapa Kalian Pukul Saya???, 

Kelompoknya Tidak Jawab lalu mereka mulai korojok Dan Hambur Memukul lapis-melapis Hansel mupaya sampai babat belur, dan mereka mengambil 1 pucuk batang yang ia pegang, selain itu kedua teman Yugiyo mogo Dan Digimai, Tersiksa dari Mereka sampai beruba muka, dan tikam dari satu pisau antere berlapis-lapis kepada kelompoknya hansel.

Habis mereka kabur dari hansel dengan senjata 1 pucuk itu. mereka terpaksa menuju rumah dan esok harinya kelompok hansel masuk merusak dimana kampung kompolatan itu. dan malam sekitar jam 07-16 mereka mengembalikan senjata melalui kepalah suku pasir putih. Pagi jam 08.12 kompolotan itu dapat teriak, kata mereka mari kami perang. dan Kelompok hansel beradapan dengan mereka panah dan busur selama dua jam, berikutnya kompolotan mundur Kalah dan kelompok hansel kejar sampai di pasir putih hingga sesampai patobado.

Kelompok Hansel meminta menuntut Kepada camat dan kepalah suku distrik pasir putih, hadiri Pimpinan Kelompok Gaduan TPNPB Itu, Untuk menyelesaikan masalah didepan Masyarakat di Wilayah Tiga.!

Alasan pertama : Kenapa mobil tentara TNI di lewatkan dan hansel di tikam mati ?

Alasan kedua: Masala Apa lalu tahan dan melakukan kejataan tidak sewajar Seperti Merampas 1 pucuk amunisi ?

Lanjut kemarin hari Jumat tanggal 18 Hansel muyapa telah mati oleh karena tindakan dari kelompok knpb paniai yang disebut TPNPB gadungan buatan KNPB dibawah pemimpin Matias Gobai, Meky Yeimo, Jenirut kadepa diantara lainnya' Tikam pisau 🗡️ dari pihaknya KNPB paniai (persoalan kejadian itu masih lanjut.???????

(Vullmembers Alampa) 

Voting PBB 🇺🇳 Kerja Sama PBB dengan Forum Pacifik (PIF)

Dok Foto Voting PBB🇺🇳

Kerja Sama PBB dengan Forum Pacifik (PIF)

PASIFIK,THETPN-PBNEWS.COM--Dari total 193 negara anggota PBB, 137 negara mendukung untuk dilakukannya kerja sama yang baik dengan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik.

Dalam voting itu, jumlah yang tidak mendukung adalah 0, dan sisanya 12 negara termasuk Indonesia abstain, atau [angkat tangan, Tidak Memilih]. PBB memberikan suara 137 berbanding 0 untuk bekerja 

15 Agustus 2019, seluruh negara Pasifik dengan suara bulat telah mengesahkan 3 (tiga) butir resolusi bagi West Papua, yang kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama juga resolusi tersebut langsung direspon oleh 79 negara anggota Afrika, Karibia, dan Pasifik diadopsi sebagai resolusi.

Kemenangan West Papua di Pasifik (PIF) ini kami raih kurang lebih setelah 19 tahun kebangkitan perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP, pasca kegagalan di Kongres 2000.

Negara-negara Afrika dan Karibia adalah negara-negara yang dulunya pernah memprotes hasil Pepera 1969 yang dilaporkan Indonesia dalam sidang umum PBB tahun 1969. Negara-negara Afrika dan Karibia mereka protes karena pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan Indonesia 1969 tidak sesuai dengan standar internasional yang diatur melalui New York Agreement 1962.

Jadi keberhasilan perjuangan West Papua di Afrika, Karibia pada Desember 2019 kemarin ini merupakan kemenangan yang luar biasa setelah perjalanan panjang 50 tahun pasca Pepera 1969. 

Untuk mendapatkan dukungan sebesar ACP ini tidaklah mudah. Kita telah habiskan waktu sekitar 50 tahun, baru tahun 2019 kita dapat. Dan di Pasifik juga sama, kita kembali mendapat dukungan setelah perjuangan panjang, habiskan waktu sekitar 19 tahun setelah gagal di Kongres 2000.

___________

Dimata dunia internasional, hari ini status RI dan ULMWP sama sederajat tingkat negara. ULMWP telah menganut sistem Trias Politica didalamnya terdapat (Eksekutif ULMWP, Legislatif ULMWP dan Yudikatif ULMWP) dengan pagar negara nya adalah West Papua Army (TPN-PB, TRWP dan TNPB), yang kesemuanya ini adalah proses metamorfosis menuju negara West Papua. 

* Lalu pertanyaannya: Kapan ULMWP umumkan negara ...? )

Mari kita dukung dan doakan, agar semoga para pemimpin bangsa yang telah dipercayakan Allah Moyang bangsa Papua, mereka diberikan hikmat dan kuasa dari yang Tuhan, sehingga bangsa dapat memperoleh kemerdekaan secara hukum dan politik di luar kolonial NKRI dalam waktu dekat.

“Intinya persatuan adalah Kekuatan - Kunci kemenangan ada pada persatuan”

(Vullmembers Alampa)

YAHOKIMO DARURAT MILITER INDONESIA NKRI DI WEST PAPUA

Foto pendoropan Anggota Militer Indonesia TNI-POLRI di yaukimo :(Dok TPNPB OPM Sorong Samarai )

YAHOKIMO ,THETPN-PBNEWS.COM - Semenjak Trikora 19 Desember 1961 hingga hari ini, tanah Papua telah menjadi dalang invasi imperialisme Amerika dan Operasi Militer Indonesia di Papua Per 16 Maret 2022 jam 09,00 waktu Papua Barat (WPB).

Papua akan selalu menjadi daerah urgensi operasi militer demi kekuasaan penjajahan militerisme Indinesia, dan keadilan HAM sama sekali tidak ada faedanya bagi orang Papua. 

Yahokimo merupahkan wilayah Papua yang sampai saat ini menjadi target operasi militer Indonesia NKRI agar daerah Lapago bahkan tuju 7 Wilaya digenggam oleh kekuasaan pembangunan kolonial Indonesia yang sangat kapitalistik.

Namun berbagai cara atas nama pembangunan akan selalu ditolak rakyat Yahokimo dan seluruh teritorial west Papua yang anti terhadap pembangunan Indonesia, karena sama halnya di seluruh tanah Papua ialah pembebasan nasional West Papualah yang dibutuhkan oleh rakyat papua . 

Hal ini bisa dilihat ketika rakyat Papua yang ada di Yahokimo dan seluruh pelosok tanah Papua hendak menolak Otsus Jilid II berulang-ulang kali. Bahkan Penolakan Daerah Otinomi Baru (DOB) pun ditolak rakyat Yahikimo. 

Akan tetapi elit-elit politik birokrasi kolonial Indonesia malah menghendaki DOB agar diterima di Papua, termasuk pemerintahan kolonial di Yahokimo dan Wilaya lain. Tetapi penolakan rakyat Papua tetap menolak keberlakuan DOB di atas Tanah Papua. 

Penolakan DOB malah semakin masif dilakukan oleh seluruh elemen rakyat Papua dimana saja berada, termasuk Rakyat Yahokimo. Sehingga pada tanggal 15 Maret (2022) kemarin, rakyat Yahokimo pun turun ke jalan untuk aksi masa menolak DOB dari atas tanah Papua. 

Aksi masa yang dilakukan rakyat Yahokimo malah dihadang dengan moncong senjata. Dibungkam ruang gerak demokrasi rakyat Yahokimo dengan cara pembubaran paksa, sehingga mengakibatkan 2 orang masa aksi ditembak mati di tempat oleh Militer Indonesia TNI-POLRI , dan beberapa orang lainnya sedang kritis di RSUD DKI Yahokimo. 

Kini bukan saja sampai disitu saja, tetapi teror dan intimidasi aparat semakin membuat membuat daerah Yahokimo dan diatas teritorilan west Papua ada dalam suasana darurat militer Indonesia TNI-POLRI. Bahkan hari ini (16 Maret 2022) kbali lagi pengedropan militer di lakukan ke daerah Yahokimo.

INFO PENHEDROPAN MILITER KE YAHOKIMO

Pada hari Rabu siang ini, pukul 10.18 (WPB).

Tanggal 16 Maret 2022, ada Pendoropan BIRIMOB dari Polda Papua, tiba di bandara udara nop Goliat Dekai kabupaten Yahukimo, mengunakan pesawat Winggs Air.

Pengedropan ini diketahui atas persetujuan antara Polda Papua dan Bupati kabupaten Yahukimo, DIDIMUS YAHULI SH. 

Padahal kemarin (15 Maret 2022) baru saja terjadi kejadian Tindakan Represif yang tidak manusiawi oleh pihak pihak aparat TNI PORLI dan (BRIMOB), Yang telah menembak mati beberapa masa aksi Rakyat Yahukimo ketika hendak melakukam demonstrasi penolakan pemekaran DOB di Tanah Papua.

Tapi hari ini malah ada penambahan personel Brimob, dan Gas Air mata, dari Polda Papua ke kabupaten Yahukimo. 

Seharusnya penegakan keadilan atas pelaku, dalam hal ini satuan BRIMOB yang sudah melanggar hak hidup 2 orang masa aksi rakyat Yahokimo yang ditembak mati, dan beberapa yang lagi kritis itu. 

Bupati Yahokimo, DPRD dan Polresta Yahokimo beserta Polda Papua bukan malah mengusut tuntas perkara HAM yang terjadi, tapi malah menambah pengedropan pasukan BEIMOB ke Yahokimo. 

TANGGAPAN KAMI TPN-PB SORONG SAMARAI 

 dok foto panglima  TPNPB OPM Sorong Samarai 

Tanggapan Panglima TPN-PB OPM Sorong Samarai D.R.R.Inf Damianus .M. Yogi Alias Rimba Ribut Dengan adanya sugaaan pelanggaran HAM berat yang terjadi atas insiden penembakan 2 orang masa aksi di Yahokimo dan beberapa lainnya yang sedang kritis, serta adanya pengedropan militer (BRIMOB) dari Polda Papua ke Yahokimo. Maka kami hanggap bahwa Yahokimo sedang darurat Militer. 

Bisa dibilang bahwa Yahokimo sedang tidak baik-baik saja, karena Pengungsi Yahokimo di Suru Suru (14 ribuan lebih) masih mengungsi karena adanya operasi militer besar-besaran disana. Terus insiden penembakan ini pun terjadi, dan pengedropan pun malah semakin masif kata Damianus Yogi.

Lanjut Yogi Maka Yahokimo akan menjadi situasi yang buruk, terteror dan terintimidasi hingga kebebasan hak hidup pun akan terancam. Bahkan bisa berpotensi pengungsian jika kembali terjadi kekerasan HAM yang terus bertambah akibat pengedropan militer ini.

Juga Apa lagi di seluruh tanah Papua itu, kalau ada militer pastinya akan ada pelanggaran HAM dan hilangnya kebebasan untuk membela ketidak adilan yang sedang terjasi. 

Hal ini sudah semacam trauma psikologis yang berkepanjangan, jadi tentunya rakyat akan sangat merasa tidak aman ketika ada pengedropan militer Indonesia ke daerah Yahikimo ini traif.

Disisi lain, kiranya Gereja, elemen gerakan sipil-politik rakyat Papua, Mahasiswa dan LSM (Lembaga Advokask) harus bicara demi kemanusiaan dan keadilan hukum bagi orang Papua, khususnya di atas tanah Papua saat ini*.

          (Vullmembers Alampa)

YAHOKIMO HOW VIRGIN: INDONESIAN MILITARY (TNI POLICE) KILL THE TIME OF ACTION REJECTING THE NEW AUTONOMY AREA (DOB) FROM THE LAND OF PAPUA

Foto korban rakyat papua di yahokimo di tembak oleh tentara Indonesia TNI-POLRI : Dok ( The TPNPB NEWS vullmembers Alampa ist)

YAHOKIMO,THETPN-PBNEWS.COM - Back again today (15 March 2022) Indonesian military TNI-POLRI Kill Papuan people in Yahokimo area about to take to the streets, conduct mass action to reject the New Autonomous Region (DOB) from above Papua Land.

 expansion will continue, if this event is not realized by the "political" elite.  in Papua as well as in Jakarta, the Fighting of Sheep carried out by the State of Indonesia is very cruel.

 With the chronology of what is happening in Yaukima at this time, the period of action has moved to the main Square X Cenderawasih Yahukimo, for a joint political speech and delivery of the attitude of REJECTING the expansion of New Autonomous Regions (DOB) from Papua.

 From the presence of the Yahokimo people who want to go down this road, they are very committed to: "One Goal - One Command, and Move to Reject the sweet sugars of DOB Colonialism in Jakarta from above the land of Papua.

 Earlier at around 09 am (WP), there were a handful of joint Indonesian military who wanted to approach and were shot dead at the end of the target during the action period, but were disbanded incorrectly by the coordination at each point.  And the people take control to the point of meeting that they are aiming for together.

 We hope that the mass action of the Papuan people in Yahokimo can go wrong because they are protected by the Indonesian military TNI-POLRI until they return to their respective places and terror - intimidation from the Indonesian military and police officers.

 "Let's unite all the Papuan people wherever they are, so that together as the people who were colonized we must be aware of this unconditional rejection of the New Autonomous Region (DOB)."

 "Papuans do not need new autonomous regions or Special Autonomy Volume II on Papuan land, because that is the will of Jakarta and a handful of bourgeois elites in the government bureaucracy in Papua."

 "Because the truth is, the Papuan people need development on the basis of the Papuan nation's own nationalism. It means that the Papuan people need freedom on Papuan land, and not colonialism."

 "The Papuan people need the Right to Self-Determination as a just Democratic Solution for full independence, then talk about national development for the Papuan people."

 Regards Revolution

 "REJECT DOB and Otsus Volume II from above the Land of Papua. Fight against the colonial system and Indonesian militarism, and destroy Western Capitalism over the Land of Papua."

Foto korban rakyat papua di yahokimo di tembak oleh tentara Indonesia TNI-POLRI : Dok ( The TPNPB NEWS vullmembers Alampa ist)

Foto korban rakyat papua di yahokimo di tembak oleh tentara Indonesia TNI-POLRI : Dok ( The TPNPB NEWS vullmembers Alampa ist)

 #HidupPeopleYahukimo

 #Long live the Papuan people who are against

 #Reject DOB #Reject Otsus Volume 2

 #FreeWestPapua

                (Vullmembers Alampa)

(TPNPB OPM) Tolak Pemekaran Provinsi Baru di Tanah Papua.

palglima TPNPB OPM Dok pribadi TPNPB NEWS Vullmembers Alampa

Wamena,THE TPN-PB News --Panglima Tertinggi Jenderal R R Demianus Magai Yogi Tolak Otonomi Jilid II dan tolak usulan pemekaran Provinsi Papua pada Senin, 14/03/2022.

Demianus Magai Yogi mengungkapkan, rencana penerapan otsus jilid II di Papua terkesan sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Padahal, kata dia, sejak Otonomi berjalan rakyat tidak pernah rasakan kesejahteraan dan hanya mendatangkan militer Indonesia membawah konflik untuk demi kepentingan kapitalisme kekayaan di Papua jadikan Daerah Operasi Militer hingga terjadi pelanggaran HAM berat di Papua. Banyak rakyat Papua menjadi korban' diatas tanah Papua Barat.

Yogi mengatakan, hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Oleh karena itu, TPNPB OPM dan warga Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis.

"Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukan sikap kompromi sepihak antara elit politik lokal dan Jakarta untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua maupun Usulan Daerah Otonomi Baru DOB, agar Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya,” ujarnya.

Lebih jauh Panglima Tertinggi TPNPB OPM mengatakan, Jakarta dan para elite birokrat Papua tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Papua, dan khususnya hari ini operasi militer besar-besaran di west Papua.

Selain itu, Demianus Magai Yogi mengatakan, selama 20 tahun implementasi otsus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, yaitu genosida (pemusnahan ras), perizinan pertambangan, kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam.

Sikap TPNPB OPM kami tidak akan diam, tetap perang gerilya terus sampai Papua Merdeka sekalipun pemerintah Indonesia jalankan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). TPN OPM tetap lawan dari segala kapitalisme dan segala pembangunan dan silahkan capkan nama dengan kelompok terorisme, KKB dan KSP juga kami tetap gangu pembangunan Indonesia di Papua sampai pada jatuh penentuan nasib sendiri. Sebab kami belum rasahkan Dana Otsus dan Belum Berdampak Maksimal ke Sektor Kesehatan dan sektor pendidikan kampung di Papua dan Papua Barat

Editor : Andy

Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua [ PPK-NRWP ] Bersama Rakyat Menyambut Baik Kedatangan Komisi Tinggi Ham PBB Tinjau Situasi West Papua

Mamta, 13/03/2022 wpb

West, The TPN-PB News - PPK-NRWP Dengan Tegas Menolak Manuver Keterlibatan Komnas Ham, Indonesia LBH, Indonesia, LIPI Indonesia, MRP Indonesia, DPR Indonesia, Lembaga Maupun Organisasi Yang Hendak Berkolaborasi Dokumen Bersama Panitia Penjemputan Komisi Tinggi Ham PBB Yang Sudah Dibentuk Oleh Pemerintahan Sementara West Papua ULMWP.

Dokumen Pelanggaran Ham Yang Diadopsi Tersebut Tercium Aroma Busuk’ Tidak Sesuai Fakta/Data Melebihi Bahkan, Mengurangi Kasus-kasus Yang Telah dan Sedang Terjadi Maka PPK-NRWP Dengan Tegas Menolak Penyelundupan Data/Dokumen “ILEGAL” Kolaborasi Bantuan Indonesia Yang Sedang Direncanakan Untuk Memberikan/Melaporkan Kepada Komisi Tinggi Ham PBB.

 

PPK-NRWP-Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua Bersama Rakyat Mengikuti Kajian Lembaga Standar Internasional, IPWP, ILWP, Yang Sedang Dimediasi Free West Papua Campaing, Atas Dasar Resolusi ACP FIF MSG Dengan Alat Tawar Petisi 1,8 Juta Rakyat West Papua Yang Ingin Memisahkan Diri Dari Negara Kolonial NKRI dan PBB Telah Lama Mengetahui Petisi Tersebut.

Penjemputan Panitia PPK-NRWP Menghimbau Kepada Rakyat West Papua Agar Tidak Terjebak Dalam Skenario Indonesia Yang Telah Muncul Isu tolak DOB Adalah, Murni Skenario Jakarta Untuk Meredam Isu Kedatangan KT Ham PBB Sekaligus Mendorong Dialog Jakarta Papua.

Panitia Penjemputan Komisi Tinggi Ham PBB Sesungguhnya, [ PPK-NRWP ] Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua Yang Sedang “BERTOPENG” Untuk Mengelabui Kapitalis, Imperialis, dan Kolonialis Sebab, Semua Skenario Telah Lama Dirancang Oleh PPK-NRWP Agar Berjalan Dengan Aman Misi Tersebut.

 

Dengan Demikian, Selamat Menjalankan Skenario [ PPK-NRWP ] Kiranya Tidak Mengorbankan dan Dikorbankan.

Editor : andy

KOMNAS HAM RI JANGAN MEREDUKSI DAN MENGHAMBAT KEMAJUAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA BARAT MELALUI WADAH POLITIK RESMI ULMWP UNTUK PENENTUAN NASIB SENDIRI

Oleh : Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA

The TPN-PB NEWS -Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia jangan memperpanjang penderitaan rakyat dan bangsa Papua Barat. Kami sudah lama menderita karena penguasa Indonesia merendahkan, menghina dan melecehkan martabat kemanusiaan kami dari waktu ke waktu dengan janji-janji palsu dan omong kosong Per Purom, 11 Maret 2022 jam 11,01 waktu Papua Barat (WPB)

KOMNAS HAM RI sepertinya berusaha menghalangi atau menghambat lajunya lobi dan diplomasi politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di level regiobal dan internasional, yaitu di MSG, PIF, ACP, Uni Eropa dan juga di PBB. 

Tugas utama yang harus dilakukan KOMNAS HAM bukan urus-urus dialog, tapi bagaimana KOMNAS HAM harus berperan dan proaktif mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk mengijinkan kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua, tetapi bukan dengan ikut menyumbat atau menghambat kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua dengan dialog yang tidak jelas arahnya. 

Arah KOMNAS HAM RI mudah dibaca, yaitu untuk mereduksi perjuangan ULMWP di level global yang sudah mendapat simpati dan dukungan dari komunitas internasional dan juga menghalangi kunjungan Komisi HAM PBB. 

KOMNAS HAM RI BERPIKIR KAMI BELUM MENGERTI HAK POLITIK DAN HAK HIDUP DI ATAS TANAH LELUHUR KAMI. 

KOMNAS HAM RI harus membuka mata, DULU, hanya Negara Vanuatu yang bersuara dan mendukung untuk penyelesaian persoalan Papua. Belakangan ini, ada peningkatan dukungan komunitas global atau internasional dengan signifikan. 

SEKARANG, Negara-negara Rumpun Melanesia (MSG), Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Negara-Negara Afrika, Carabia, Pasifik (ACP) terdiri dari 79 Negara dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara, termasuk didalamnya Belanda Negara bekas penjajah Indonesia dan Inggris mendesak Indonesia untuk membuka akses Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. 

Tiga Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yaitu: Francisco Cali Tzay, Morris Tidball-Binz, Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia untuk mendesak Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. 

Sudah waktunya Indonesia membuka diri untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua, sebelum Indonesia dihakimi komunitas internasional. Indonesia sudah berada dalam kategori Negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa menyembunyikan muka dengan atas nama "jargon" kedaulatan Negara. 

SEKARANG, rakyat dan bangsa Papua tidak sendirian untuk martabat kemanusiaan kami, kesamaan derajat, keadilan, perdamaian dan untuk masa depan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh sebagai sebuah bangsa. 

Rakyat dan bangsa Papua Barat sedang dan terus berdiri bersama-sama dengan MSG, PIF, ACP, Uni Eropa, dan PBB 

Rakyat dan bangsa Papua Barat juga berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam wadah Dewan Gereja Papua (WPCC), Para Pastor Pribumi Papua, Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC), Konferensi Waligereja Pasifik (,CEPAC-FCBCO), Dewan Gereja Dunia (WCC). 

KOMNAS HAM RI diharapkan jangan menyumbat, menghambat dan mereduksi kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan persoalan kemanusiaan yang terjadi dalam komunitas global. Persoalan Papua adalah persoalan kemanusiaan yang berdimensi internasional bukan masalah internal Indonesia. 

KOMNAS HAM RI sebaiknya mendorong dan menasihati pemerintah Indonesia untuk membuka akses Komisi HAM PBB ke Papua, bukan mengurus dialog yang sudah tidak relevan sesuai dengan dinamika dan kemajuan-kemajuan yang diraih ULMWP. 

Yang jelas dan pasti, ULMWP sudah berada dimata dan telinga MSG, PIF, ACP, Uni Eropa, PBB dalam semangat keadilan dan kesamaan derajat serta martabat kemanusiaan. 

Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan. 

Waa....Waa....Kinaonak! 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Vullmembers Alampa 

Pernyataan Panglima TPN-PB Pasukan Militer Angkatan Darat KASAD Sorong Samarai Tolak Rencana Dialog Jakarta Papua Dari Ketua Komnas Ham Akan Konsultasi Dengan ULMWP.

(Ist dok Pribadi : Panglima Angkatan Darat KASAD Tn Jenderal JEMI .M.YOGI Alias Mogoma )

TITIO, THETPN-PBNEWS.COM – Panglima TPN-PB Angkatan Darat KASAD Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB OPM ) Sorong Samarai Brigjen A.M.T. Jemmy Magai Yogi Alias TIUP menolak rencana dilaksanakannya dialog Jakarta Papua.

Dialog dianggap tak menjadi jaminan masalah konfilk di Papua yang di lontar dalam media kompa.com oleh ketua Komnas HAM ungkapkan bahwa, Inisiasi Dialog Damai, dengan Pro-kemerdekaan Papua Harus Diundang Bicarakan.

Juga sudah tegaskan berulang kali dalam, TPNPB OPM tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah Tersebut mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” kata Jemmy Magai Yogi Alias TIUP , Kamis , 10 Maret 2022

Yogi mengatakan, perna pertemuan Farid Ramandey ' KOMNAS HAM Wilayah Papua, negara NKRI mau buka Dialog Jakarta Papua perlu libat pihak ketiga PBB jadi fasilitasi untuk duduk satu meja lalu menyelesaikan konflik Papua adalah solusi jalan terbaik.

Tetapi juga dialog Jakarta Papua secara domestik nasional ini bukan jaminan menyelesaikan masalah Papua sikap TPNPB Angkatan Darat KASAD tetap membelah sampai Papua kemerdekaan jatuh di tangan rakyat Papua,” kata dia.

Juga Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional TPN Angkatan Darat KASAD menambahkan, pihaknya tak pernah dihubungi pemerintah Indonesia. “Mau apa dialog, itu sudah dari dulu, dan tidak ada jawaban atas masalah Papua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam konsep TPNPB OPM, bukan dialog yang utama, namun sebuah perundingan dengan di dalamnya hadir pemerintah Indonesia dan Papua di awasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta negara-negara anggota PBB yaitu MSG,PIF dan ACP untuk melihat pelanggaran HAM berat di Papua dan kralifikasi Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Bahwa Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah, itu fakta".

BACA JUGA :https://thetpn-pbnews.com/pernyataan-panglima-tertinggi-sorong-samarai-tpnpb-opm-tolak-rencana-dialog-jakarta-papua-dari-ketua-komnas-ham-akan-konsultasi-dengan-ulmwp/

 oleh karena itu kami memita kepada pemerintah kolonial Indonesia untuk kembalikan kedaulatan rakyat Papua yang perna merdeka pada tahun 1961 Sebagai kemerdekaan Papua Barat dan -1971 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat ".

( Vullmembers Alampa)

PBB Tidak Pernah Sahkan Hasil Pepera 1969 dalam Resolusi 2405 : Pemekaran Provinsi Boneka Indonesia Di Tanah Papua Merupakan Upaya Terakhir Indonesia Untuk Pertahankan Papua Dalam Wilayah Indonesia

(Dr. Socratez Sofyan Yoman MA (Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua )

“Goodby Indonesia. Selamat Tinggal Indonesia. Kita pasti menjadi Negara tentangga dan sahabat yang baik ke depan. Tuhan memberkati kita.”

Oleh: Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA

Pepera 1969 cacat hukum dan hasilnya tidak disahkan di PBB, tapi hanya DICATAT karena CACAT hukum dan moral yang dimenangkan ABRI yang bertentangan hukum internasional dan Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. 

Resolusi PBB 2405 bukan pengesahan hasil Pepera 1969. Dalam resolusi ini tidak ada satu katapun Papua Barat bagian sah dari wilayah Indonesia.

Resolusi PBB 2405 hanya memuat dua hal, yaitu:

1. Ucapan terima kasih kepada Bank Asia.

2. Penghargaan kepada UNTEA.

Jadi, keberadaan penguasa kolonial modern Indonesia di Tanah Papua adalah ilegal.

Karena pendudukan dan penjajahan Indonesia di Tanah Papua ilegal,maka dilegalkan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, tetapi Otsus telah GAGAL TOTAL.

Ada upaya akal-akalan Indonesia pada saat Haji Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, yaitu Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang diketuai Jenderal TNI (Purn) Bambang Darmono. Tetapi, usaha ini GAGAL TOTAL.

Ada usaha perpanjang Otsus Jilid II yang benafas rasisme dan fasisme tanpa mendengarkan pendapat orang asli Papua. Otsus Jilid II GIGI OMPONG tanpa TARING. Karena, gigi dan taring dicabut oleh penguasa rasis dan fasis yang telah kehilangan nurani kemanusiaan.

Usaha terakhir ada Pemekaran 6 provinsi boneka Indonesia di Tanah orang-orang asli Papua tanpa diminta disetujui oleh orang asli Papua pemilik Tanah leluhur Papua.

Pemekaran Provinsi Boneka Kolonial Indonesia sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa penguasa kolonial Indonesia kehilangan akal sehat, kehilangan hati nurani kemanusiaan dan munafik. Penguasa kolonial rasis dan fasis telah menyatakan kepada publik di Indonesia, di Papua Barat dan kepada komunitas Internasional bahwa Papua Barat adalah wilayah pendudukan dan penjajahan Indonesia dalam era modern.

Pemekaran provinsi boneka kolonial Indonesia tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan suatu pemerintahan yang benar, sehat dan kuat. Penguasa kolonial rasis dan fasis tidak mengindahkan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Penduduk; (b) luas wilayah; (c) sumber daya alam; dan (d) sumber daya manusia.

Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Ir. Drs. H.Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.T., S.H. S.E., S.I.P., M.B.A., M.A., M.HAbdullah Mahmud Hendropriyono mempunyai syarat pemekaran provinsi ialah keanaman dan politik. Baca komentarnya sebagai berikut:

“Kalau dulu ada pemikiran sampai 7 provinsi. Yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Yah, ini bukan syarat suatu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Bukan begini. Ini masalah keamanan dan masalah politik. Jadi, syarat-syarat administratif seperti itu, ya, nanti  kalau sudah aman bikin syarat-syarat administratif. Begitu loh.  Tidak sampai dua juta pak. Seluruh Irian, tidak sampai dua juta. Makanya saya bilang, usul ini, bagaimana kalau dua juta ini kita transmigrasikan. Ke mana? Ke Manado. Terus, orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biarkan dia pisah secara ras sama Papua New Guini. Jadi, dia tidak merasa orang asing, biar dia merasa orang Indonesia. Keriting Papua itukan artinya rambut keriting. Itu, itukan, istilah sebutulnya pelecehan itu. Rambut keriting, Papua, orang bawah. Kalau Irian itukan cahaya yang menyinari kegelapan, itu Irian diganti Papua…”

Sementara Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jenderal (Purn) Pol.Dr. Haji Tito Karnavian menyebut, rencana pemekaran wilayah Papua didasarkan atas alasan situasional.

“Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional.” ( Kompas.com 30/10/2019).

Pemekaran provinsi-provinsi boneka Indonesia di Tanah Melanesia di Papua Barat hanya kepentingan keamanan/militer, politik dan intelijen bukan untuk rakyat dan bangsa Papua Barat.

Seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakatan:

“Secara umum ada beberapa perubahan yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat jadi bagian tugas satuan organik seperti di provinsi dan pulau lain.

“Ada menambah delapan titik baru di Papua dan Papua Barat, yakni Satgas Kodim Paniai, Kodim Intan Jaya, Kodim Puncak, Kodim Lani Jaya, Kodim Yalimo, Kodim Pegunungan Bintang, dan Kodim Nduga.”

“Di Papua itu secara umum ada delapan tambahan titik yang memang menurut kami saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak, tapi delapan yang penting saat ini karena kemampuan kami.” (Sumber: CNN, 24 Januari 2022).

Pemekaran 6 provinsi boneka kolonial Indonesia seperti Negara Boneka yang dibentuk Perdana Menteri Pither W.Bhota di Afrika Selatan dan akhirnya Negara Boneka buatan kolonial Inggris di Afrika Selatan tidak berumur panjang dan Afrika Selatan merdeka.

Jadi, sepertinya, Pemerintah Indonesia mengulangi seperti pengalaman penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka:

1. Negara Boneka Transkei.

2. Negara Boneka Bophutha Tswana.

3. Negara Boneka Venda.

4. Negara Boneka Ciskei.

(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14).

Indonesia sebaiknya menyelesaikan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yaitu 4 pokok akar masalah Papua bukan urus pemekaran yang tidak sesuai dengan prosedur pemerintahan yang benar, baik dan sehat.  Terlihat jelas bahwa Pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008). Empat akar persoalan sebagai berikut:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

“Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua” (Sumber: Franz Magnis:Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015: 255).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Kita semua dan termasuk penulis setuju dengan pendapat Dr. Agus Sumule, Peneliti dan Dosen UNIPA, dikutip sebagai berikut:

“Tidak ada dasar ilmilah yang menyatakan pemekaran perlu di Tanah Papua. Elit Papua yang memperjuangkan pemekaran sedang mengajak masyarakat Papua masuk dalam lorong kegelapan. Masyarakat dibuat tidak tahu bagaimana dampaknya. Kebijakan pemekaran ialah untuk non Papua, yaitu, mendatangkan transmigrasi skala besar di seluruh Tanah Papua. Akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan.”

Penulis kembali sampaikan:  “PEMEKARAN PROVINSI BONEKA INDONESIA DI TANAH PAPUA ITU IDENYA HENDROPRIYONO DAN TITO KARNAVIAN BUKAN IDE ORANG ASLI PAPUA.”

“Pemekaran Provinsi Boneka Indonesia di Tanahnya orang Papua merupakan ide, pikiran, pendapat, dan gagasan dari Hendropriyono dan Tito Karnavian atau lebih tepat pikiran Militer untuk membangun basis-basis militer di seluruh Tanah Papua untuk merampok dan mencuri Sumber Daya Alam di seluruh Tanah Papua dengan siasat  manusianya disingkirkan, dimisikinkan, dilumpuhkan dan dibantai dan dimusnahkan secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif dan kolektif. 

Ide, pikiran, pendapat dan gagasan Hebdropriyono, Tito Karnavian atau ide militer ini dilaksanakam oleh beberapa orang dari Papua. Lidah dan mulut beberapa orang asli Papua ini dipinjam dan digunakan oleh penguasa kolonial Indonesia untuk mensukseskan pendudukan dan penjajahan di Papua melalui pembentukan provinsi boneka bangsa kolonial  Indonesia yang rasis dan fasis modern yang berkultur militeristik dan barbar.

Jadi, sesungguhnya pemekaran 6 Provinsi Boneka Indonesia  di Papua Barat sebagai bencana besar bagi bangsa Indonesia dan juga bagi bangsa Papua Barat. Biaya pemekaran provinsi  Boneka Indonesia di Papua Barat dari dana utang pinjaman Luar Negeri dan konsekwensinya bangsa Indonesia akan digadaikan dan  kehilangan kedaulatannya.  Pemekaran provinsi boneka ini merupakan upaya terakhir penguasa Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat dalam wilayah Indonesia setelah Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001 sebagai  solusi politik  Win Win Solution antara bangsa Indonesia dan bangsa Papua Barat yang didukung Uni Eropa telah GAGAL TOTAL. Pemekaran Provinsi Boneka Indonesia di Papua Barat adalah kebijakan penguasa kolonial  Indonesia berwatak rasis, fasis dan berkultur kekerasan militer  yang akan menjadi BLUNDER bagi Indonesia sendiri.

Selamat membaca. Selamat menjadi tahu dan sadar. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, Sabtu, 5 Maret 2022.

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).

3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

            (Vullmembers Alampa)