Wamena,THE TPN-PB News --Panglima Tertinggi Jenderal R R Demianus Magai Yogi Tolak Otonomi Jilid II dan tolak usulan pemekaran Provinsi Papua pada Senin, 14/03/2022.
Demianus Magai Yogi mengungkapkan, rencana penerapan otsus jilid II di Papua terkesan sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Padahal, kata dia, sejak Otonomi berjalan rakyat tidak pernah rasakan kesejahteraan dan hanya mendatangkan militer Indonesia membawah konflik untuk demi kepentingan kapitalisme kekayaan di Papua jadikan Daerah Operasi Militer hingga terjadi pelanggaran HAM berat di Papua. Banyak rakyat Papua menjadi korban' diatas tanah Papua Barat.
Yogi mengatakan, hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Oleh karena itu, TPNPB OPM dan warga Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis.
"Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukan sikap kompromi sepihak antara elit politik lokal dan Jakarta untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua maupun Usulan Daerah Otonomi Baru DOB, agar Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya,” ujarnya.
Lebih jauh Panglima Tertinggi TPNPB OPM mengatakan, Jakarta dan para elite birokrat Papua tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Papua, dan khususnya hari ini operasi militer besar-besaran di west Papua.
Selain itu, Demianus Magai Yogi mengatakan, selama 20 tahun implementasi otsus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, yaitu genosida (pemusnahan ras), perizinan pertambangan, kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam.
Sikap TPNPB OPM kami tidak akan diam, tetap perang gerilya terus sampai Papua Merdeka sekalipun pemerintah Indonesia jalankan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). TPN OPM tetap lawan dari segala kapitalisme dan segala pembangunan dan silahkan capkan nama dengan kelompok terorisme, KKB dan KSP juga kami tetap gangu pembangunan Indonesia di Papua sampai pada jatuh penentuan nasib sendiri. Sebab kami belum rasahkan Dana Otsus dan Belum Berdampak Maksimal ke Sektor Kesehatan dan sektor pendidikan kampung di Papua dan Papua Barat
Editor : Andy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
satu jujur dan bertindak tegas sesuai hukum humaniter