The TPNPB OPM News- Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem meminta pemerintah Indonesia untuk belajar kejujuran dalam menyampaikan situasi Hak Asasi Manusia di Papua pada pertemuan/forum internasional. Pemerintah Indonesia juga diminta menjelaskan berbagai pengalaman yang dialami pembela Hak Asasi Manusia di Papua.
“Belajar jujur sengalah penting dan negara kita akan diakui oleh dunia. Negara kita tidak pernah belajar jujur dan selalu menyampaikan cerita di dunia Internasional, apa lagi di Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa ,” kata Hasegem.
Ia mengingatkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun PBB memiliki informasi pembanding atas berbagai klaim yang disampaikan Indonesia. klaim pemerintah Indonesia berbeda dengan berbagai data dan laporan yang dimiliki PBB, pemerintah Indonesia justru dianggap tidak jujur dan pembohong.
“Kita akan di tuduh sebagai yang tidak jujur dan pembohong, yang tidak pernah mengungkapkan kebenaran.Kondisi dan situasi Hak Asasi Manusia di Papua sangat buruk. Situasi Hak Asasi Manusia yang sangat buruk di Papua Barat dapat diketahui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB,” katanya saat dihubungi melalui panggilan telepon kepada The TPNPB OPM News vullmembers alampa Selasa (12/10/2021).
Sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada di Papua, Hesegem menyesal dengan sikap juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah yang angkat bicara tentang laporan dugaan atas kejadian yang dialami para aktivis HAM Papua.
“Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, menyatakan Indonesia mengecam segala bentuk dan kekerasan yang menyasar para pegiat HAM. [Ia menyatakan] Indonesia tidak memberi ruang bagi praktik represi terhadap aktivis HAM seperti yang tidak bersalah. [Itu] adalah pembohongan publik secara nasional dan internasional. Menurut saya apa yang disampaikan Juru Bicara Kemenlu RI, di media adalah bagian dari ketidaktauan kondisi ril apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh pembela HAM di Papua,” kata Hesegem.
Hesegem menyatakan sebaiknya pemerintah Indonesia belajar dengan jujur menyampaikan kondisi pelangggaran HAM dan kekerasan terhadap pembela HAM di Papua. Dalam laporannya, Komisi Tinggi HAM PBB menilai cerita tentang lima pembela HAM Papua, namun Hesegem menyatakan jumlah pembela HAM yang dialami lebih banyak lagi.
“Menurut saya bukan hanya lima aktivis saja. Ada pembela HAM lain yang juga mengalami hal yang sama. Menurut saya, Kemenlu RI tidak harus membantah. Mestinya harus evaluasi [atas] laporan Komisi HAM di PBB dan Sekjen PBB terkait kekerasan dan kejadian yang dialami pembela HAM di Papua,” katanya.
Menurut Hesegem, Kemenlu RI juga perlu mengetahui bahwa para pembela HAM di Papua selalu bersalah sebagai pengkhianat bangsa dan mata-mata … [untuk] membuat isu Papua semakin panas di Internasional. “Oleh sebab itu saya mau mengajak pemerintah harus jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada dunia Internasional,” katanya.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan sepanjang 25 tahun berdirinya LP3BH, menemukan upaya nyata dan pemerintah nyata untuk mengatasi dua akar masalah Papua. Kedua akar masalah itu adalah kontroversi sejarah Papua dan kemacetannya penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.
Yan Christian Warinussy menyatakan pemerintah tidak bisa menjadi kontroversi sejarah Papua, karena kontroversi itu penyebab munculnya berbagai konflik di Papua. Selain itu, banyak orang asli Papua juga dikriminalisasi atau menjadi korban karena kontroversi sejarah Papua itu.
“Persoalan distorsi pemahaman akan sejarah Tanah Papua sungguh nyata dan hingga kini terus menuai korban. Misalnya, yang terjadi baru-baru ini di sekitar arena penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua. Ada mama-mama asli Papua yang 'dilarang' menjual atribut gelang dan noken bermotif Bintang Fajar,” kata Warinussy. (*)
MENGETAHUI MEDIA TPNPB OPM NEWS
PANGLIMA TERTINGGI TENTARA PMEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA TPN-PB OPM SORONG SAMARAI
Brigjen Infanteri D.R.R DEMIANUS .M.YOGI ALIAS RIMBA RIBUT (RR)
Panglima Sorong Samarai
=====≠================
KOMANDAN OPERASI UMUM SORONG SAMARAI
-Tn Jendral Gusby Waker
-Tn Jendral Egianus Kogoya
Komandan operasi umum Sorong Samarai
======================
KEPALA STAP UMUM SORONG SAMARAI
-Tn Jendral Dorteus Bonsavia
-Tn Jendral Goliat Naman Tabuni
Kepala STAP UMUM
=====================
MARKAS VIKTORIAL JUBIR TPNPB OPM SORONG SAMARAI
-Tn .Jendral Seby Sambom
-Tn .Jendral Vullmember Alampa
JUBIR Awek media the TPNPB OPM News/ News info kom RR
======================
KETUA TPNPB OPM MARKAS VIKTORIA
Tn Chr' Com Of JEFRY BOMANAK
Ketua TPNPB OPM markas Viktoria Sorong Samarai
=====================
THE TPNPB OPM SORONG SAMARAI NEWS MELAPORKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
satu jujur dan bertindak tegas sesuai hukum humaniter