PAPUA BARAT TELAH MASUK DALAM RANCANGAN PENGUATAN INTEGRASI BLOK REGIONAL PASIFIK.

TOTIO Markas-The TPNPB OPM News; Papua Barat telah masuk dalam rancangan penguatan integrasi blok regional pasifik, yang terakomodir melalui cakupan “Wilayah Geografis, Etnis dan Budaya Penduduknya”, dan telah mendorong terbangun solidaritas hubungan unilateral Negara-negara bangsa berkulit hitam".  

Sehingga Konflik Politik Pribumi Papua Barat melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia atas pendudukannya di Wilayah Geografis Papua Barat sudah tidak bisa dianggap remeh atau disepelekan oleh siapapun. Dan hukum internasional yang akan berlaku dalam penyelesaian konflik vertikal antara Negara yang berkuasa dan penduduk asli New Guinea bagian Barat (Papua Barat) yang akan berahir dengan ketentuan masa .

Pada tahun 2010, kerja sama *ACP-UE* disesuaikan untuk menghadapi tantangan baru diantaranya perubahan iklim, keamanan pangan, integrasi regional, kerapuhan negara dan efektivitas bantuan.

Pada tahun 2017 dalam pertemuan *ACP-UE di Vanuatu, Co-President ACP-UE Joint Parliamentary Assembly,* Mr. Ibrahin R Bundu menegaskan bahwa, "Papua Barat bukan anggota ACP, namun adalah bagian dari negara-negara anggota ACP di Pasifik".

Hubungan bilateral yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia di kawasan pasifik guna menghalangi pergerakan solidaritas masyarakat regional pasifik terhadap penindasan pribumi Papua Barat sudah tidak bisa diandalkan lagi, bahkan dibendungnya. Karena pergerakan solidaritasnya berproses secara alamiah bertumbuh, berkembang dan telah merata, dari masyarakat akar rumput hingga elit politik negara, maupun cendekiawan.

Solidaritas untuk pribumi Papua Barat yang telah terbentuk melalui hubungan unilateral negara-negara bangsa kulit hitam, telah membuat peta jalan damai melalui resolusi PIF 2019 dan diperkuat resolusi OACP 2019, guna penyelesaian konflik Pribumi Papua melawan kekuasaan negara republik Indonesia di Papua Barat, melalui lembaga multilateral PBB atas dasar hukum internasional/piagam dasar, kovenan HAM, konvensi hukum internasional maupun resolusi yang telah menjadi kekuatan hukum internasional.

Papua Barat bukan hanya disoroti dari segi kejahatan terhadap kemanusiaan saja, namun kini telah menjadi bagian dari isu global warming yang berdampak pada perubahan iklim (climate change), dimana Papua Barat merupakan bagian dari paru-paru dunia yang harus diselamatkan dari ancaman pengrusakan hutan besar-besaran dibawah kendali n.egara yang berkuasa.

Papua Barat kini telah berada dalam pengamatan dua badan khusus PBB, yaitu OHCHR yang berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan UNESCO lembaga yang meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas serta perlindungan situs sejarah dan budaya di seluruh dunia. Sehingga masalah Papua Barat telah menjadi “Isu Global” walaupun Indonesia berupaya memblokir wilayah geografis Papua Barat dengan berbagai macam cara, 

Penulis E Wakei 

Meneruskan  adalah Admin TPN PB OPM.

MENGETAHUI PANGLIMA TERTINGGI TENTARA PMEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA TPN-PB OPM SORONG SAMARAI

Brigjen Infanteri D.R.R DEMIANUS .M.YOGI ALIAS RIMBA RIBUT (RR)

Panglima Sorong Samarai

=====≠================

KOMANDAN OPERASI UMUM SORONG SAMARAI 

-Tn Jendral Gusby Waker 

-Tn Jendral Egianus Kogoya

Komandan operasi umum Sorong Samarai

======================

KEPALA STAP UMUM SORONG SAMARAI

-Tn Jendral Dorteus Bonsavia 

-Tn Jendral Goliat Naman Tabuni

Kepala STAP UMUM

=====================

MARKAS VIKTORIAL JUBIR TPNPB OPM SORONG SAMARAI

-Tn .Jendral Seby Sambom 

-Tn .Jendral Vullmember Alampa

JUBIR Awek media the TPNPB OPM News/ News info kom RR

======================

THE TPNPB OPM SORONG SAMARAI NEWS MELAPORKAN