The TPNPB OPM News-RAKYAT PAPUA BERSAMA 31 ORGANISASI SIPIL JANGAN TERPANCING DENGAN KEDUA PENGEMIS DARI JAKARTA (MENDANGRI DAN MENKOPOLHUKAM) YANG SEDANG LAKUKAN SOSIALISASI OTSUS JILID II DI PAPUA.
MENOLAK OTSUS JILID II adalah HAK ASASI MANUSIA PAPUA, Jika pemerintah INDONESIA memaksakan OTSUS dengan Cara yang tidak demokratik, atau dengan Cara teror, intimidasi, bahkan Pendekatan Militer maka Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM berat bagi bangsa PAPUA.
Tindakan Memalukan kedua pengemis dari Jakarta "Mendangri Dan Menkopolhukam" adalah TERBUKTI bahwa Bukan BANGSA PAPUA yang membutuhkan NEGARA Indonesia TETAPI justru Indonesia yang sangat membutuhkan BANGSA PAPUA.
Sangat jelas bahwa Indonesia sudah ketakutan kehilangan bangsa PAPUA, OTSUS adalah product HUKUM kolonial yang menjembatani nafas HIDUP negara Indonesial dibumi ini. Jika OTSUS ditolak Dan RAKYAT Papua menentukan NASIBNYA SENDIRI maka saat itulah Indonesia hanya bisa tinggal nama dalam sejarah Dunia, dan saat yang sama dunia akan MENYAKSIKAN RAKYAT PAPUA menyatakan RIP kepada Indonesia.
OPM TPNPB memohon kepada seluruh rakyat bangsa PAPUA tetap konsisten mengikuti semua programs petisi TOLAK OTSUS JILID II yang sedang diakomodir oleh 31 organisasi sipil bangsa PAPUA.
Kita adalah SEBUAH BANGSA yang memiliki Harga diri Dan kehormatan yang patut Dan layak dihargai oleh pemerintah Indonesia Dan Bangsa bangsa lain didunia.
RAKYAT PAPUA TETAP solid BERSATU padu MENOLAK Dan mengguggat OTSUS JILID II Serta MENUTUT Indonesia Dan PBB membawa Kembali kembali bangsa PAPUA KE DEKOLONISASI PBB.
"TOLAK OTSUS DAN KEMBALIKAN BANGSA PAPUA KE DEKOLONISASI PBB".
KETUA OPM TPNPB
Jeffrey Bomanak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
satu jujur dan bertindak tegas sesuai hukum humaniter