Perjanjian New York : Ambisi AS di Balik Pembebasan Irian Barat

Foto perjanjian New York: ambisi as dibalik irian barat 

Perundingan yang dilakukan di Villa Huntland Middllebura, Virginia, Amerika Serikat, sejak 23 Maret 1962 itu berlangsung alot dan memakan waktu. Bahasan utamanya adalah soal Papua bagian barat (Irian Barat) yang hingga saat itu masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda.

Dalam perundingan tersebut, Amerika Serikat (AS) menempatkan diri sebagai mediator meski sebenarnya Paman Sam juga punya agendanya sendiri yang tidak kalah besar. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, tepat hari ini 58 tahun lalu, Perjanjian New York resmi ditandatangani. Inilah pintu masuk AS ke tanah Papua yang dari sanalah (modal) Paman Sam akan bertahan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya.

𝘔𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘢𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘐𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘵

Pengakuan kedaulatan Indonesia merupakan tindak-lanjut Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag pada 2 November 1949. Ada satu persoalan penting yang belum disepakati dalam forum itu yakni mengenai status Papua bagian barat. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak.

Bagi Belanda, Papua bagian barat, atau yang mereka sebut dengan nama Netherlands New Guinea, bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu argumentasi yang dipakai adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda.

Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu, KMB memutuskan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan (Amarulla Octavian, Militer dan Globalisasi, 2012:139).

Namun hingga 12 tahun berselang, persoalan itu belum juga dibahas lagi. Sampai akhirnya, Amerika Serikat yang justru terkesan paling bernafsu membicarakan status kepemilikan Papua bagian barat mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk di meja perundingan. Amerika bahkan menawarkan diri sebagai penengah dan menyediakan tempat “netral” untuk membicarakan masalah tersebut.

Indonesia dan Belanda, atas desakan Amerika, akhirnya bertemu kembali di satu meja. Delegasi Indonesia dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke, bertindak sebagai penengah.

Inti perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian New York ini adalah bahwa Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963 (Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, 2005:30).

Selama proses pengalihan, wilayah tersebut akan dipegang sementara oleh United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu, Belanda juga harus menarik pasukannya dari Irian Barat. Sementara pasukan Indonesia diperbolehkan bertahan namun di bawah koordinasi UNTEA.

𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢 𝘔𝘦𝘯𝘨𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢

Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi, Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoninya.

Awal Januari 1960, misalnya, Presiden Nikita Khrushchev berkunjung ke Jakarta untuk memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia. Setahun berselang, giliran utusan Indonesia yang berkunjung ke Moskow dan mendapatkan pinjaman sebesar 450 juta dolar AS untuk membeli persenjataan dari Soviet (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 2008:558). 

Naiknya John F. Kennedy sebagai Presiden AS pada 1961 membuat persaingan dengan Soviet, khususnya untuk kawasan timur jauh, semakin memanas. Kennedy langsung bergerak dengan mengirim surat pribadi kepada Presiden Sukarno (R. Z. Leirissa, Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya, 1992:30). Kennedy menegaskan, AS bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat.

Kennedy bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 18 juta dolar AS untuk mengalihkan kedekatan Sukarno dengan Uni Soviet (Mochtar Lubis, Catatan Subversif, 1980: 239). Di sisi lain, AS menekan Belanda agar bersedia berembug dengan Indonesia untuk membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy mengancam akan menghentikan bantuan AS kepada Belanda.

Selain kepentingan politik yang diusung Kennedy, Amerika ternyata juga punya ambisi yang lebih menggiurkan dalam urusan ini, yakni terkait dugaan kandungan emas dan mineral berharga yang sangat besar di bumi Papua.

𝘈𝘯𝘵𝘢𝘳𝘢 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘕𝘒𝘙𝘐

Setelah Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963, kebijakan pemerintah AS di bawah pimpinan Lyndon B. Johnson berubah, termasuk mengurangi bantuan kepada Indonesia yang disetujui Kennedy. Dari pergantian rezim inilah, nantinya, Freeport perlahan-lahan masuk untuk menggerus kekayaan Papua seiring tumbangnya Sukarno yang kemudian digantikan Soeharto. 

Dengan demikian, Amerika punya dua agenda besar untuk memuluskan kepentingannya di Irian Barat meskipun dari dua presiden yang berbeda, seperti yang ditulis Beni Pakage dalam artikelnya “Kedudukan Orang Papua dalam Perjanjian New York” di Suara Papua, 14 Agustus 2016:

“Amerika telah turut bermain sebagai pihak pertama dalam kasus New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk kepentingannya. Baik demi kepentingan melawan masuknya Indonesia dalam jaringan Soviet, maupun untuk penguasaan kekayaan alam Papua melalui Indonesia.”

Tanggal 1 Mei 1963, wilayah Papua bagian barat akhirnya resmi diserahkan kepada Indonesia dari Belanda melalui mediasi UNTEA, meskipun terdengar suara-suara yang mengecam lantaran tidak dilibatkannya orang-orang Papua dalam Perjanjian New York tersebut.

Tindak-lanjut penyerahan itu adalah dilaksanakannya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses dan hasil PEPERA 1969 memang tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh pihak yang merasa berkepentingan karena ditengarai telah terjadi kecurangan (Human Rights Watch, Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua, 2007:11). Namun, inilah tahap awal peresmian Irian Barat menjadi bagian dari wilayah NKRI dengan nama Provinsi Irian Jaya saat itu.

Dan Amerika? Sampai detik ini, jejaring kapital dari negeri Paman Sam masih bercokol di bumi Papua yang memang kaya-raya.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 15 Agustus 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik. Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya (tirto.id - Humaniora)

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Zen RS & Ivan Aulia Ahsan

Mourning the loss of Gerardus Thommey, West Papuan liberation fighter

March 20, 2023 in Statement

West Papuans are today mourning the sad loss of Gerardus Thommey, an elder and leader of our struggle. 

Thommey’s leadership and courage was evident from an early age. A regional commander of the West Papuan liberation movement in Merauke, he lived from his early twenties as a guerilla, fighting an oppressive occupying power. It takes amazing commitment to live all this time in the bush, without modern communications or conveniences, in the pursuit of liberation for his people. Thommey was captured near the PNG border with four other liberation leaders and deported to Ghana – like many of our leaders, he lived the rest of his life in exile. After five years there, he was able to join the West Papuan diaspora in the Netherlands, where he helped found the Free West Papua Netherlands Campaign.  

I knew Gerardus as a leader in Parliament and in the streets. He was a source of constant wisdom since I arrived in the UK almost twenty years ago; a mentor and advisor on how to fight for West Papuan freedom from exile, while staying focused and keeping a humble spirit. He was also totally dedicated to the cause: as well as Free West Papua Netherlands, he also helped found the International Parliamentarians for West Papua, and would always be present at pro-independence events and offer encouragement to young activists.  

I was honoured that both Thommey and Jacob Prai – another freedom fighter, and one of the founding fathers of the OPM – gave the ULMWP their blessing and mandated us to carry out their mission. Both were elders from the early days of our anti-colonial struggle, and understood the importance of unity to achieving our goals.  

Even though he was exiled from his land, his commitment to a liberated West Papua never wavered. This is a great lesson to all West Papuans, whether in exile, in the cities, in the refugee camps or in the bush. It is now up to the new generations to carry on his legacy by continuing his fight for freedom. 

On behalf of the ULMWP and the people of West Papua, I send my sympathies to Thommey’s family and friends. He leaves behind an inspiring legacy of leadership and commitment to our cause, and will continue to inspire West Papuans until we are once again free. 

The Hope of the West Papua Army (WPA) Three Military Wings of the Defense Command Are Ready to Guard the ULMWP II Summit Agenda and Get ULMWP Entry as Full Membership in the MSG

Photo of the Supreme Commander of the West Papua Army West Papua Army Mr. General Demianus M Yogi Together with members of the daredevil squad

WEST PAPUA, THE TPMPB OPM MEWS -

 The independence of Papua was also recognized by the Dutch government. The momentum of this recognition fell on December 1, 1961, when the interests of the Indonesian state and the Dutch state occurred. In the end, a 5-year transfer agreement entered into the Indonesian state.  do not run with a one-person individual vote system democracy, but instead use a representative system that ends in a unanimous vote joining Indonesia.

 Finally, two years later, on July 1, 1971, the declaration of the Proclamation of Independence for the State of West Papua, led by Zeth Jafet Rumkorem and Jakob Prai, established the TPN OPM group at the Vitoria Bewani Headquarters, PNG.  That's where the root of the division occurred, and eventually several guerrilla groups emerged separately with their respective leaders.

 In 1985, the Chief Prime Minister of Vanuatu Mr.  Barak Sope invited the two West Papua command leaders Zeth Jafet Romkrem between Jacob Prai to unite and provide recommendations/mandates to divide into two Defences namely Division I (one) coastal division and Division II (two) Memonala falling mountain section at PEMKA IV Paniai under  led by General Tadius Magai Yogi

 In 2005 the Summit (KTT) gave birth to a Military Council led by Nico Ipowau (Chairman), Oliva Gobai (Deputy) of the Papuan National Army for the Free Papua Organization (DM. TPNPB OPM),

 That's where many West Papuan military groups with different names are important for the unity of the Defense of West Papua, in the midst of a split, In 2018, they have reunited in Vanimo bukali Papua New Guinea through the United Liberation Movement for West Papua [ULMWP]

 Through the Extraordinary Pre-Congress (PRA-KLB), set the name of the Defense union between the three commands, namely TPNPB, TNPB and TRWP, the three commands became declarators, jointly gave birth to a new union as a coordinating vessel whose name was: West Papua Army (WPA) hereinafter Declaration on date,  2 May 2019 at Vanimo Yako Papua New Guinea (PNG)

 The military Extraordinary Congress (KLB) implementation committee has not been disbanded to continue the continuation agenda, namely: Congress I West Papua Army (WPA), however, there were political maneuvers by certain parties within the ULMWP, they announced the Commander in Chief outside the forum mechanism so that the TPNPB Command,  TNPB and the Military Council issued an order for the holding of an Emergency/Internal Congress I based on a ULMWP Presidential Instruction Letter and the Head of the ULMWP Defense and Security Agency finally gave birth to the Supreme Commander of the West Papua Army, named General.  Demianus RR M Yogi.

 The decision letter was signed directly by representatives of the three commandos as well as the Military Council, Witnesses from the Papuan customary shop and acknowledged/approved by the Head of the ULMWP Defense and Security agency directly at the time of the declaration.

 The entire command of the West Papua army was invited by the Head of the ULMWP Defense and Security Agency in March 2022 to hold the West Papua Army High Level Congress (Summit) I, (One) acknowledged that all Summits were made by the nation's children so that the High Level Conference (Summit)  ) Totiyo West Papua, from 9 to 13 August 2021 officially appointed the Supreme Commander of the West Papua Army and the Deputy Supreme Commander is Brigadier General.  Fernando Worobay of the TNPB command.

 So in this case, we are the defense of the West Papua Army ready to guard the ULMWP II Summit. We are ready to support official decisions through the highest forum with the theme of peace, liberating people and the land of West Papua, realizing democracy in ULMWP.

 Prayers for all troops and the people of Papua support according to the remarks of the commander-in-chief general Demianus M Yogi on December 1 2022, conveying agenda number 3 (three) that in 2023, the United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) will gain full membership in the Melanesian Spearhead Group  (MSG).

 Editors

Tentara Papua Barat "West Papua Army"... (WPA) dengan Tiga sayap militer siap mengakhiri dari cengkraman negara republik indonesia.

Foto Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat bersama kepala staff Angkatan Darat KASAD Tn Jendaral Okto Jemi M Yogi

"Menurut Panglima Tertinggi Tentara Papua Barat West Papua Army WPA Tn Jendral Demianus M Yogi mengatakan, kesatuan/persatuan lebih baik dari pada main tandingan sesama organisasi dalam perjuangan kemerdekaan untuk menentukan nasip sendiri bagi Bangsa West Papua,Bukan simbol menjatuhkan sesama suku,rass dan organisasi tetapi, bagaimana cara untuk menuntut keadilan yang benar dan menuntut kedaulatan terhadap pemerintah indonesia NKRI",.

Karena itu, mari kita bersatu dalam organisasi militer atau pagar rakyat papua barat yang di komandokan 7 Devackto sesuai Hukum Umaniter yang berlaku dengan organisasi militer Tentara Papua Barat " West Papua Army"WPA" Tentara pembebasan nasional papua barat "TPNPB"Tentara nasional papua barat TNPB,Dan Tentara revolusi west papua"TRWP". 

Gen: RRvull

TNI PORLI: Melakukan Tindakan Penangkapan Brutal Terhadap 24 Masyarakat sipil Di Kisor Raya

Foto penangkapan 24 rakyat sipil di West Papua barat 

KISOR, The TPNPB OPM News --  14/10/2022, Telah terjadi operasi  militer tentara nasional Indonesia (TNI) dan polisi militer  Indonesia (POLRI) menggunakan 2 Truk Dalmas dan  1 mobil patwal serta 3 mobil Hilux , melakukan tindakan penangkapan brutal terhadap  24 masyarakat sipil dan anak di bawa umur serta 1 anak bayi umur 2 bulan,  di kampung Kisor Raya, Distrik Aifat Selatan , Perr- 14 Oktober 2022 Jam 06:00 waktu papua barat (wpb).

Siaran pers yang kami terima dari masyarakat sipil aifat selatan Fery Sowe , memberikan ketegangan dengan berbagai WhatsApp kepada Media THETPNPBNEWS.COM Gen RR Vull pada  komnas TPN OPM West Papua Army 14/10

kronologis terjadi dari antaranya yang dapat tangkap oleh  tentara nasional indonesia TNI polisi militer Indonesia (POLRI) sebagai berikut;

Laki Laki

01. Jeffry Aifat 34 tahun

02. Manfred ky 14 tahun

03. Zadrak Ayah 40 tahun

04. Karel Saa 50 tahun

05. Yance Ibiah 45 tahun

06. Petrus Sowe 60 tahun

07. Musa Sowe 2 tahun.

08. Esau Sowe 17 tahun.

09. Frans Sowe 3 tahun.

10. Jhonatan Sowe 56 T.

11. Adam sowe 4 tahun.

12. Samson Ibiah 16 T.

13. Arko Aifat 2 Bulan.

Perempuan.

14. Tince sowe 39 Tahun.

15. Agustina Mate 14 T.

16. Yuliana Ibiah 49 tahu

17. Mei Sowe 17 Tahun

dan anaknya yg umur  2 bula.

18. Salo Ibish 2 tahun.

Setelah penangkapan dari kampung kisor distrik Aifat selatan kab Maybrat dan pulang sampe di kampung Sampika, terjadi penangkapan lagi terhadap salah 1 warga lagi atas Nama;

19. Yanwaris Sewa 29 T.

Kemudian Aparat YNI POLRI itu pun terus patroli lanjut sampai di kampung Faan kahrio distrik Aifat Timur Tengah dan kemudian mereka Masuk Sampai di areal perusahaan Bangun Kayu Irian (BKI) yg Ilegal lugin di pinggir sungai Kamundan, disitu juga terjadi penangkapan lagi terhadap Masyarakat Sipil yg Sebagai Karyawan kerja perusahaan tersebut yang di antaranya.

1. Leo kamat 56 tahun

2.Gerardus Faan 40 T.

3. Simon Kamat 39 T

4. Jonatan Assem 40 T.

Jumlah penangkapan yang terjadi di maybrat tadi pagi berjumlah 24 orang dan bawa ke polres maybrat.

Sampe saat ini belum keluar.

Dari antara masyarakat yang dapat tangkap itu, salah satu (1) yang di bawa lari ke polres Sorong selatan dan juga tidak tau keberadaannya, apakah uda sampai di polres atau belum mohon pantauan.

Untuk itu laporan singkat yang kami dapat dari Masyarakat yang juga korban dari tindakan Operasi/ patroli Militer tentara nasional indonesia (TNI) polisi militer Indonesia (POLRI)  Se-hingga masih darurat di Maybray saat ini.

mohon pantau dan 

Mohon dukungan doa Sekian dan terimakasih 

Redaksi

LAPORAN PERS TERBUKA

TNPBnews - Satu Anggota Intelejen Indonesia Dibunuh Lagi Di Korowai Oleh Pasukan TPNPB Dibawah Pimpinan Bocor Sobolim Pada 19 Juli 2022

Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 19 Juli 2022

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM telah terima laporan Resmi dari Yahukimo bahwa Pasukan TPNPB dibawah Pimpinan Bocor Sobolim berhasi bunuh seorang anggota Intelejen Indonesia yang menyamar sebagai Pendulang emas di Korowai pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli Tahun 2022, dan pembunuhan telah dilakukan tepat pukul 19:00 Malam Waktu Papua. 

Hal ini dilaporkan langsung oleh Komandan Bocor Sobolim sendiri melalui pesan electronic kepada Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom tepat pukul 10:40 Waktu Papua, dan Bocor Sobolim sampaikan bahwa mereka bertanggungjawab atas Pemebunuhan Anggota Intelejen Indonesia yang menyamar sebagai Pendulang emas ini. 

Pesan TPNPB: Pemerintah Indonesia segera evakuasi mayat Korban dan kirim kepada Presiden Jokowi di Istana Negara di Jakarta, supaya Presiden Puas dengan darah Manusia karena dia arogan. 

Dan ingat bahwa Pasukan TPNPB akan bunuh lebih banyak lagi, jika Presiden Indonesia tidak mau Perunding dengan TIM Juru Runding TPNPB Bersama delegasi dari semua organisasi yang berjuang Papua merdeka.  

Dan mereka mengatakan bahwa Jakarta Paksa bikin Pemekaran Provinsi-Provinsi Baru di Papua, maka Pasukan TPNPB tidak akan kompromi dan akan bunuh semua Orang Imigran sebagai orang asing yang masuk di Wilayah kekuasaan Bocor Sobolim dan Pasukannya yaitu di Korowai.  

Melihat hal ini, sekali lagi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menghimbau kepada Orang Imigran Indonesia segera tinggalkan Wilayah Korowai. 

Mengapa? Karena Suku Yali Besar ataupun semua suku orang Asli Papua di Pegunungan mempunyai Hukum Perang adat yang melekat pada tubuh mereka bahwa setelah mereka sudah bunuh Manusia, kemudian akan terus bunuh. Sebab darah itu menuntut untuk harus bunuh lagi, dan itu tidak akan berhenti. 

Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada orang imigran Indonesia untuk tinggalkan wilayah Korowai ataupun sebaiknya semua orang imigran Indonesia yang cari makan di Papua segera tinggalkan Papua Barat, karena Pemerintah anda arogan dan tidak hargai Hak Bangsa Papua dan juga tidak mengindahkan Tuntutan bangsa Papua, maka bangsa Papua akan bangkit dan lawan. 

Demikian Siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Per 19 Juli 2022, dan manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM bertanggungjawab atas Siaran Pers ini.

Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM, dan terima kasih atas kerja sama yang baik.

 Semoga Tuhan leluhur Bangsa-bangsa di dunia melindungi dan menjaga kita semua.

Melapor: induk TOTIO paniai 2022

DAMIANUS YOGI SINGGUNG GOLIATH TABUNI SUDAH TUA DAN TAK MAMPU PIMPIN PERJUANGAN

TOTIO - Setelah disahkannya hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Tetiyo Kabupaten Paniai, Damianus Yogi mulai menyadari jika ada kelompok yang merasa sakit hati dan tidak suka dengan pengangkatannya sebagai Panglima Tertinggi TPNPB-OPM. (6/9)

Damianus dalam keterangannya mengungkapkan jika pertemuan pada 9-12 Agustus 2021 sebelumnya sudah dinyatakan sah atas dirinya sebagai pemegang komando perjuangan TPNPB-OPM.

“Pertemuan itu tidak main-main, mereka yang sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa pasti merasa sakit hati. Padahal secara dasar KTT itu juga sudah benar sehingga sekarang aaya adalah pemegang komando perjuangan TPNPB yang sah,”

Atas klaim sejumlah kelompok yang dianggapnya tidak bertanggung jawab tersebut, Damianus menegaskan agar jangan lagi menggangu ketetapan bersama yang juga sudah disepakati. Dirinya juga menegaskan bahwa tidak bisa lagi ada kelompok yang mengkalim terkait posisinya sebagai Panglima Tertinggi TPNPB-OPM.

“Komando perang sudah resmi menjadi tanggung jawab saya. Sehingga tidak bisa lagi ada orang lain yang mau klaim tentang ini. Mereka tidak boleh mengganggu ketetapan yang sudah disepakati, saya adalah Panglima Tertinggi,”

Perihal KTT yang sudah sah, Damianus Yogi menyebutkan jika hal tersebut dalam rangka mempertimbangkan kondisi Goliath Tabuni yang sudah tidak memungkinkan untuk memimpin pergerakan. Damianus secara tegas menyebutkan jika faktor usia tidak bisa ditoleransi.

“Kita menghargai dirinya sebagai orang tua, tapi urusan perang perjuangan tidak bisa. Goliath sudah sangat tua dan tidak mungkin maju membawa senjata untuk berperang, itu namanya bunuh diri. Goliath tidak bisa lagi memimpin pergerakan,”

Bahkan Damianus merasa kasihan melihat kondisi Goliath Tabuni, dirinya bahkan menuding jika orang-orang disekitar Goliath pun tidak memikirkan kondisi tersebut. Pihaknya menganggap kelompok TPNPB-OPM sedang terbuai dengan glorifikasi kejayaan zaman dahulu.

“Kondisi saat ini dan zaman dahulu itu sudah sangat-sangat berbeda, dan yang menjadi perhatian adalah mereka semua itu tidak sadar. Padahal sekarang ini organisasi sedang jalan di tempat dan tidak berbuat apa-apa. Ya itu karena pemimpinnya hanya diam saja,”

Terkait perencanaan operasi TPNPB-OPM dalam jangka pendek, Damianus Yogi mengaku sudah melakukan diskusi dan telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan.

“Surat perintah tentang operasi sudah dipersiapkan, ada banyak rencana yang sudah disusun. Kami dari Komando Markas Pusat sudah mempersiapkan segala hal terkait pergerakan yang harus tetap dilanjutkan. Sehingga jangan ada lagi yang mengganggu urusan perjuangan ini,”

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook dll.

Salam revolusi total

Fre west papua

Induks TOTIO 2022

TPNPB-OPM DEVISI II MAKODAM PEMKA IV PANIAI RAYAKAN HUT YANG KE 51

Ilustrasi panglima tertinggi sorong to samarai  DAMIANUS RR MAGAI YOGI  saat pidato berlangsung

Titoyo.Tentara pembebasan Nasional papua barat Organisasi Papua merdeka (TPNPB-OPM)   Devisi ll Makodam  PEMKA  lV Paniai  telah gelar hari jadinya  peringati  hari ulang tahun  (HUT)  yang ke 51  proklamasi kemerdekaan pemerintah sementara  bangsa papua barat   1 juli 1971 di victoria dan 1 juli  2022 di Totiyo ,Jumat 01/06/ 2022.

Panglima  tertinggi   Sorong  to Samarai  Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka,   west papua army  yang di sebut ( WPA)  DAMIANUS   RR MAGAI YOGI Mengatakan bahwa  sejarah  dan dasar  Hukum perjuangan bangsa papua barat  sudah jelas karena perjuangan  bangsa papua barat  sudah ada sejak tahun 1942,  19961 , dan  1971 bukan lagi baru; lanjut  yogi 

Katanya ,  Kunci  kemerdekaan bangsa papua barat  adalah persatuan  dan kesatuan bangsa serta seluruh kesatuan pasukan dari sorong to samarai untuk itu saya sebagai panglima tertinggi  sorong to samarai mengajak kepada seluruh kesatuan dan rakyat  west papua,  mari kita  sama sama membangkitkan sebuah Sprit dan semangat perjuangan  dari diri kita sendiri untuk menentukan tujuan akhir kita bersama yaitu  papua merdeka. Pungkas  yogi

Ada beberapa  Jalur   kemerdekaan  bangsa papua barat   yang harus seluruh kesatuan dan rakyat mengetahui  yakni pertama  kemerdekaan  melalui jalur hukum ;  kedua kemerdekaan melalui jalur human rights (HAM); ketiga kemerdekaan melalui jalur gerilya,     hal itu di sampaikan dalam  pidato resmi  Panglima tertinggi sorong to samarai  oleh  Damianus RR M Yogi  saat  kegiatan  berlangsung  pada tanggal 01 /06/2022. UjarNya 

Panglima tertinggi  komandan angkatan darat    (KASAD)  sorong to samarai   OKTO JIMI MAGAI YOGI    Mengatakan bahwa kunci kemenangan  dan  kemerdekaan bangsa papua barat ada  di gerilya  sehingga  seluruh kesatuan dan rakyat  sorong to samarai  harus  bersatu dalam  persatuan untuk mengakhiri  dan  merdeka. PungkasNya 

Maka dengan itu,  saya  sebagai Kepala Staf   KASAD   sorong to samarai  mengajak kepada seluruh kesatuan dan rakyat  sorong to samarai  mari kita sama sama rasakan   semua  kekurangan yang ada pada  kami  dalam  gerilya  yang akan kami  jadwalkan nanti,  sehingga  saya juga mengharapkan kepada seluruh kesatuan dan rakyat sorong to samarai mari  kita sama sama menjemput jadwal   gerilya yang akan kami umum dalam waktu yang dekat ini, Hal itu disampaikan dalam sambutan resmi Staf  tertinggi  KSAD sorong to samarai  oleh OKTO JIMI  MAGAI YOGI  saat kegiatan sedangkan berlangsung  di Totiyo.

Ilustrasi panglima tertinggi KSAD sorong to samarai OKTO JIMI MAGAI YOGI

Kami Rakyat  papua adalah pemilik tanah  di atas negeri ini  yang berwilayah sorong to samarai,  sehingga seluruh kesatuan dan rakyat  papua  jangan pernah mendengar kolonial  biadab indonesia  yang selalu  mengstigmakan teroris dan rakyat ilegal di atas tanah papua barat , tapi rakyat  sorong to samarai  mengagap bahwa    itu merupakan  suatu  muslihat  yang  bangun oleh  kolonial indonesia   untuk merebut tanah kami, hal itu di sampaikan  oleh  komandan angkatan udara sorong to samarai  AGO  W GOBAI  dalam sambutan giliran Nya saat kegiatan berlangsung di lapangan Totiyo. Pungkas  gobai

 Ilustrasi panglima tertinggi komandan Angkatan udara AGO W GOBAI

berbagai  negara di dunia  tidak pernah ada merdeka sebelum ada  sejarah  dasar hukum  bangsa,  oleh sebab itu  , bagi  kami rakyat papua barat  sudah jelas  sejarah dan dasar hukum 

Sebagai pembuktian terbaik sejarah  dan Hukum serta  dokumen  sudah  terkaji sejak   tahun 1942, 1961 dan 1971 dan memang benar benar  sudah  menjalani proses perjuangan bangsa papua barat sampai  saat ini. UjarNya 

Reporter  : Amot

Melawan bukan dengan kata kosong: ‘lawan’

  (Panglima tertinggi Sorong-samaray RR  DEMIANUS M YOGI)

Masih ingat dengan istilah ini? : “System vs System atau (sistem lawan sistem)”——— ?

Ya, istilah ini dikenalkan oleh RR DEMIANUS M YOGI di masa ia memimpin sebagai Panglima tertinggi Sorong-samaray dari induk Etotoko Paniai monamala (dini karil sebagai panglima tertinggi Sorong-samaray Dibawah tiga unsur lembaga TPNPB TNPB dan TRWP).

Jika bicara ‘sistem lawan sistem’ itu identik dengan nama Demianus mYogi – menurutnya, perjuangan West Papua adalah: untuk mendirikan Negara, bukan yang lain!

Kurang lebih transkrip dalam Perjuangan kami adalah “melawan sistem” negara Kolonial Indonesia yang ada di West Papua, untuk menerapkan sistem bangsa Papua sendiri dalam Negara West Papua wujud dari Kata “LAWAN” adalah:

— Lawan System NKRI, dan Bikin System West Papua.

— Lawan Negara Indonesia, dan Bikin Negara West Papua.

— Lawan Pemerintah Indonesia, dan Bikin Pemerintah West Papua.

— Lawan UUD 1945 Indonesia, dan Bikin UUD West Papua.

— Lawan Hukum Indonesia, dan Bikin Hukum West Papua.

Jika pejuang Papua Merdeka tidak bersedia melakukan itu, maka “jelas”, Ia sesungguhnya sedang tunduk, mengakui dan menghormati produk kolonial Indonesia yang ada di atas West Papua. Indikatornya adalah  “Dia berjuang bukan untuk Mendirikan Negara, tetapi perjuanganNya untuk Kermerdekaan Papua di dalam bingkai NKRI", artinya seperti: Otsus, Otsus plus, Dialog dsb “itu jelas”

Jadi sistem lawan sistem itu sudah menjadi semacam dalam tanda kutip ‘gelar’ dari Militer Papua itu sendiri sendiri — seperti gelar yang dipakai di belakang nama, atau seperti ini: Nama, militer Papuan, gelarnya sistem lawan sistem.

Kini beliau dipercayakan memimpin sebagai salah satu panglima tertinggi TNPB TPNPB dan TRWP.

Salut, salam sukses untuk-Mu, Tuan pemimpin panglima tertinggi Sorong-samaray Gen RR DEMIANUS M YOGI.

dari rimba TOTIO paniai..🙏🏿

Penulis Adalah Wartawan TNPBnews

𝗥𝗲𝗻𝘁𝗲𝘁𝗮𝗻 𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀-𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗠 𝗗𝗶 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮

       𝗣𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗚𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗛𝗔𝗠 𝗣𝗔𝗣𝗨𝗔 

Komnas HAM menetapkan enam kasus pelanggaran HAM terjadi di Papua dalam kurun waktu 1998 hingga 2017. Ilustrasi.

𝗣𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗞, 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗣𝗡𝗣𝗕 𝗡𝗲𝘄𝘀 – Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat secara resmi enam kasus pelanggaran HAM di Papua 

yang terjadi dalam kurun waktu 1998 sampai 2017.

“Iya ada enam kasus yang sudah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM oleh Komnas HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada. Totiyo: THEPNPBNEWS.com.Kamis (25/05/2022).

Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut memakan korban jiwa, luka-luka, hingga cacat seumur hidup. Namun, kasus tersebut tak pernah menemukan titik terang. Berikut enam kasus pelanggaran HAM yang dicatat resmi Komnas HAM:

Kasus Biak Berdarah Juli 1998

Kasus Biak Berdarah diduga dilakukan aparat keamanan saat membubarkan pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai menuntut referendum di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 6 Juli 1998.

Sejumlah korban tewas, luka, dan cacat seumur hidup dalam tragedi berdarah tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

Kasus Wasior Berdarah Juni 2001.

Kasus Wasior Berdarah bermula dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan warga sipil di Desa Wondiboi, Distrik Wasior pada 13 Juni 2001. Kepolisian kemudian mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob di Desa Wondiboi dan desa lainnya.

Dikabarkan, pencarian pelaku berujung pada kekerasan terhadap penduduk sipil. Sebanyak empat orang tewas dan 39 orang disiksa. Selama 20 tahun berjalan, kasus ini belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Wamena Berdarah April 2003

Kasus Wamena Berdarah terjadi ketika masyarakat Papua sedang mengadakan Hari Raya Paskah. Perayaan itu dikejutkan dengan penyisiran kelompok tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena.

Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang luka berat.

 

Buntutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran di 25 kampung. Dikabarkan Komnas HAM 9 orang meninggal dunia, dan 38 luka berat.

Kasus Universitas Cenderawasih Jayapura Maret 2006

Tragedi berdarah ini terjadi pada 15 tahun lalu saat mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan aksi menolak keberadaan PT Freeport di Papua. Aksi itu berujung bentrokan mahasiswa dengan polisi.

Komnas HAM mencatat peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun belum ada data pasti berapa orang korban dari pihak mahasiswa. Peristiwa ini juga belum mendapat kepastian hukum.

Kasus Paniai Berdarah Desember 2014

KontraS mencatat peristiwa penembakan pada warga di Paniai, Papua dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di lapangan Karel Gobay.

Kejadian itu menewaskan empat orang di TKP dan satu orang meninggal dunia saat menjalani perawatan.

 

Kasus dugaan penembakan oleh pihak kepolisian terhadap warga Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Papua, merupakan kasus pelanggaran HAM terbaru yang terjadi pada Agustus 2017.

KontraS mencatat peristiwa ini menewaskan satu orang warga yakni Andarias Degei dan Sementara 13 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini juga belum menemukan titik terang.

𝙍𝙚𝙙𝙖𝙠𝙨𝙞